Tim Kunjungan Komisi V di Pimpin Wakil Ketua Komisi Ibnu Munjir berfoto bersama di Pelabuhan Danau Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, Jumat (07/9/2018).FOto :Eko/Rni

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan meninjau infrastruktur publik yang masih membutuhkan pembenahan. Peninjauan dimulai dari Pelabuhan Penyeberangan Danau Matano dan Danau Towuti, dengan didampingi oleh Kementerian Perhubungan, PT. Angkutan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), Basarnas, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dalam kunjungan ini Komisi V DPR RI menitikberatkan pada infastruktur Sulsel yang masih membutuhkan pembenahan. Poin penting dari hasil peninjauan, Komisi V DPR RI menyimpulkan Danau Matano dan Towuti mutlak membutuhkan kapal berstandar keselamatan. Anggota Komisi V DPR RI Abubakar Wasahua mengatakan, hendaknya pemerintah segera merespon kebutuhan masyarakat pada kapal penyebrangan yang berstandar keselamatan.

“Kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan Danau Matano dan Danau Towuti itu secepatnya direspon oleh pemerintah pusat, karena ini menyangkut kebutuhan yang sangat urgen,” ujar Abubakar di Pelabuhan Danau Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, Jumat (07/9/2018).

Menurut politisi PPP itu, dengan adanya kapal penyebrangan yang memadai akan mengefektifkan pemberdayaan ekonomi masyarakat antar selat. “Ini mempermudah langkah-langkah pengembangan pemberdayaan ekonomi antar selat, dan ini punya manfaat tersendiri bagi masyarakat yang khususnya ada di Luwu Timur dan Sorowaku ini,” ungkap anggota Dewan dapil Sulawesi Selatan III ini.

Setelah meninjau Danau Matano dan Danau Towuti, Tim Kunspek Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menyusuri akses jalan nasional Sorowako, Mahalona, dan Palopo. Di pertangahan perjalanan, Tim Kunspek meninjau Bendungan dan Jaringan Irigasi Baliase di Kabupaten Luwu Utara. Baliase termasuk salah satu daerah irigasi di dataran Luwu yang potensial untuk dikembangkan.

Mulai tahun 2006 dilakukan kegiatan studi komprehensif secara bertahap untuk pengembangan Daerah Irigasi Baliase, termasuk kegiatan Feasibility Study Pembangunan Bendungan Baliase. Anggota Komisi V DPR RI Sungkono mengharapkan pembangunan bendungan tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana. “Untuk bendungan saya rasa berjalan sesuai schedule, mudah-mudahan dari beberapa persen yang kurang bisa selesai sesuai dengan jadwal yang direncanakan,” ujar Sungkono di Palopo.

Pekerjaan konstruksi yang masih akan dilaksanakan meliputi pembangunan jaringan irigasi utama di Baliase kanan 3 (3.562 ha) dan pembangunan jaringan irigasi tersier di Baliase pada empat areal pengembangan yang sudah direncanakan. Baliase di Luwu Utara ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Setelah meninjau bendungan, Tim Kunspek Komisi V DPR RI melanjutkan perjalanan ke Bandar Udara Andi Jemma di Kecamatan Masamba, Luwu Utara, Sulsel. Kunjungan ini didampingi oleh Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, setelah itu meski sudah larut malam Tim Kunspek Komisi V DPR RI melanjutkan peninjauan ke Jembatan Sabbang. Menurut Sungkono kondisi jembatan ini sudah rawan, sehingga perlu perbaikan. 

“Jembatan Sabbang perlu perhatian khusus, sebelum musim hujan perlu ada pembenahan, karena salah satu dari sisi badan jembatan sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak segera ditangani, musim hujan datang akan mengakibatkan erosi sehingga jalan startegis nasional ini bisa semakin rusak," jelas politisi Fraksi PAN itu. 

Tidak selesai sampai di situ, Tim Kunspek Komisi V DPR RI pada Sabtu (08/9/2018) sebelum bertolak ke Makassar menyempatkan berdialog dengan Kepala Bandara Lagaligo Bua Syarifuddin. Bandar Udara Lagaligo merupakan salah satu bandara bertaraf domestik yang terletak di Kecamatan Bua, 10 km dari Kota Palopo, Sulsel. Sungkono menyarankan agar bandara ini bisa mengurangi beban kepadatan penerbangan bandara yang ada di Makassar. 

“Dan untuk di bandara ini ada beberapa persoalan terutama untuk tambahan runway, diharapkan bisa menampung pesawat sejenis Boeing untuk mengantisipasi kepadatan bandara di Makassar,” ungkap politisi dapil Jawa Timur itu. (eko/sf)*